Page 106 - ORTAKER UINSA
P. 106

- 106 -



                                          kebijakan  teknis,  pelayanan,  bimbingan  teknis,  dan

                                          supervisi  di  bidang  bina  seni  dan  budaya  Islam,

                                          pengelolaan musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits, bina
                                          lembaga tilawah, dan siaran keagaman Islam.

                                     (4)  Seksi  Pemberdayaan  Zakat  sebagaimana  dimaksud

                                          dalam  Pasal  194  huruf  d  bertugas  melakukan
                                          penyiapan  bahan  pelaksanaan  pelayanan,  bimbingan

                                          teknis,     pembinaan,       edukasi,     pemantauan,        dan

                                          evaluasi lembaga pengelola zakat.
                                     (5)  Seksi  Pemberdayaan  Wakaf  sebagaimana  dimaksud

                                          dalam  Pasal  194  huruf  e  bertugas  melakukan

                                          penyiapan  bahan  pelaksanaan  pelayanan,  bimbingan
                                          teknis,     pembinaan,       edukasi,     pemantauan,        dan

                                          evaluasi  lembaga  pengelola  lembaga  wakaf,  serta

                                          pengelolaan harta benda wakaf.


                                                                Pasal 196

                                     Pembimbing  Masyarakat  Kristen  sebagaimana  dimaksud
                                     dalam  Pasal  171  huruf  g  bertugas  melaksanakan

                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem

                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di

                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan
                                     keagamaan  Kristen  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang

                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

                                     provinsi.


                                                                Pasal 197
                                     Pembimbing  Masyarakat  Katolik  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam  Pasal  171  huruf  h  bertugas  melaksanakan

                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem

                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di

                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan
                                     keagamaan  Katolik  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang

                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

                                     provinsi.
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111