Page 107 - ORTAKER UINSA
P. 107

- 107 -



                                                                Pasal 198

                                     Pembimbing  Masyarakat  Hindu  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam  Pasal  171  huruf  i  bertugas  melaksanakan
                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,

                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem

                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di
                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan

                                     keagamaan  Hindu  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang

                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
                                     provinsi.



                                                                Pasal 199
                                     Pembimbing  Masyarakat  Buddha  sebagaimana  dimaksud

                                     dalam  Pasal  171  huruf  j  bertugas  melaksanakan

                                     penyusunan  bahan  dan  pelaksanaan  kebijakan  teknis,
                                     pelayanan,  bimbingan,  pembinaan,  pengelolaan  sistem

                                     informasi,  dan  penyusunan  rencana,  serta  pelaporan  di

                                     bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan
                                     keagamaan  Buddha  berdasarkan  kebijakan  teknis  yang

                                     ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
                                     provinsi.



                                                               Bagian Ketujuh
                                                   Kantor Wilayah Kementerian Agama

                                                         Provinsi Kalimantan Barat


                                                                Pasal 200

                                     Susunan  organisasi  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama
                                     Provinsi Kalimantan Barat, terdiri atas:

                                     a.   Bagian Tata Usaha;

                                     b.   Bidang Pendidikan Madrasah;
                                     c.   Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

                                          Islam;

                                     d.   Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
                                     e.   Bidang Urusan Agama Islam;

                                     f.   Bidang  Penerangan  Agama  Islam,  dan  Pemberdayaan

                                          Zakat dan Wakaf;
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112