Page 110 - ORTAKER UINSA

- 110 -

milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang

milik negara.

(3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 203 huruf c bertugas

melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan

penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi
kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan

pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen

hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum,
serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang

asing.

(4) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan
Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal

203 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan

koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis
jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan

prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil

pengawasan, evaluasi pelayanan publik, fasilitasi
pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas,

bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga
keagamaan, serta harmonisasi umat beragama.

(5) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf e
bertugas melakukan urusan ketatausahaan,

kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan

pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi
pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan

publikasi.

Pasal 205

Bidang Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 200 huruf b bertugas melaksanakan

penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis,

pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan
sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta

pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan

kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah