Page 109 - ORTAKER UINSA

- 109 -

e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum

lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum,

serta kerja sama dan pengawasan orang asing;
f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama

dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat

beragama;
g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi,

hubungan masyarakat, dan publikasi; dan

h. pelaksanaan urusan ketatausahaan,
kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan

pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi

pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian
Agama.

Pasal 203
Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi;

b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum;

d. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan
Umat Beragama;

e. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 204

(1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf a

bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi
penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran,

rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan

pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan
sistem informasi.

(2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf b
bertugas melakukan urusan keuangan dan

perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan

sistem informasi manajemen dan akuntansi barang