Page 111 - ORTAKER UINSA
P. 111
- 111 -
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
Pasal 206
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 205, Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan teknis serta perencanaan di bidang
kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan,
serta guru dan tenaga kependidikan;
b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional
pendidikan madrasah;
c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum
dan evaluasi, sarana prasarana, kelembagaan,
pengembangan potensi siswa, guru dan tenaga
kependidikan, kerja sama, dan pengelolaan sistem
informasi pendidikan madrasah; dan
d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang
kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan,
serta guru dan tenaga kependidikan.
Pasal 207
Susunan organisasi Bidang Pendidikan Madrasah, terdiri
atas:
a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan;
b. Seksi Sarana dan Prasarana;
c. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah;
d. Seksi Guru; dan
e. Seksi Tenaga Kependidikan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 208
(1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 207 huruf a bertugas
melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di
bidang pengembangan kurikulum, evaluasi, dan
