Page 121 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Sementara itu, sebuah kabinet baru telah terbentuk dan diberi nama
Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Kabinet tersebut diresmikan
pada 28 Juli 1966. Kabinet ini mempunyai tugas pokok untuk menciptakan
stabilitas politik dan ekonomi. Program kabinet tersebut antara lain adalah
memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan, dan
melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan Ketetapan MPR RI No. XI/
MPRS/1966. Sesuai dengan UUD 1945, Presiden Soekarno adalah pemimpin
Kabinet. Akan tetapi pelaksanaan pimpinan pemerintahan dan tugas harian
dilakukan oleh Presidium Kabinet yang diketuai oleh Letnan Jenderal
Soeharto.

Sehubungan dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh “Pelengkap
Nawaksara” dan bertambah gawatnya keadaan politik pada 9 Februari
1967 DPR-GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS agar
mengadakan Sidang Istimewa. Sementara itu, usaha-usaha untuk menenangkan
keadaan berjalan terus. Untuk itu pimpinan ABRI mengadakan pendekatan
pribadi kepada Presiden Soekarno agar ia menyerahkan kekuasaan kepada
pengemban ketetapan MPRS RI No. IX/MPRS/1966, yaitu Jenderal Soeharto
sebelum Sidang Umum MPRS. Hal ini untuk mencegah perpecahan di
kalangan rakyat dan untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan dan pribadi
Presiden Soekarno.

Salah seorang sahabat Soekarno, Mr. Hardi, menemui Presiden Soekarno
dan memohon agar Presiden Soekarno membuka prakarsa untuk mengakhiri
dualisme kepemimpinan negara, karena dualisme kepemimpinan inilah
ya menjadi sumbe konli politi ya tida kunj berhenti Mr Hardi

menyarankan agar Soekarno sebagai mandataris MPRS, menyatakan non
aktif di depan sidang Badan Pekerja MPRS dan menyetujui pembubaran PKI.
Presiden Soekarno menyetujui saran Mr. Hardi. Untuk itu disusunlah “Surat
Penugasan mengenai Pimpinan Pemerintahan Sehari-hari kepada Pemegang
Surat Perintah 11 Maret 1966.
Kemudian, Presiden menulis nota pribadi kepada Jenderal Soeharto. Pada
7 Februari 1967, Mr. Hardi menemui Jenderal Soeharto dan menyerahkan
konsep tersebut. Pada 8 Februari 1967, Soeharto membahas surat Presiden
bersama keempat Panglima Angkatan. Para panglima berkesimpulan bahwa
draft surat tersebut tidak dapat diterima karena bentuk surat penugasan tersebut
tidak membantu menyelesaikan situasi konlik. Kesimpulan itu disampaikan
Soeharto kepada Presiden Soekarno pada 10 Februari 1967. Presiden
menanyakan kemungkinan mana yang terbaik. Soeharto mengajukan draft
berisi pernyataan bahwa Presiden berhalangan atau menyerahkan kekuasaan
kepada Pengemban Surat Perintah 11 Maret 1966. Pada awalnya Presiden

Sejarah Indonesia
113