Page 124 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

28 September 1966, Indonesia kembali aktif di forum Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB). Pada era Orde Lama, Indonesia pada 1 Januari 1965, keluar
dari lembaga tersebut. Langkah berikutnya, Indonesia bersama Malaysia,
Singapura, Thailand dan Filipina membentuk organisasi kerja sama regional
ASEAN (Association of South East Asian Nation) di Bangkok 8 Agustus
1967. Tujuan pembentukan ASEAN ini adalah untuk meningkatkan kerjasama
regional khususnya di bidang ekonomi dan budaya.

1. Stabilisasi Politik dan Keamanan sebagai Dasar Pembangunan

Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan
nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama
melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk
Kabinet Pembangunan I pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan I
dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan, yang berisi:
1) Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak
berhasilnya pelaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun
(Repelita) dan Pemilihan Umum (Pemilu);

2) Menyusun dan merencanakan Repelita;
3) Melaksanakan Pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971;

4) Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan
mengikis habis sisa-sisa G 30/S/PKI dan setiap bentuk r o n g r o n g a n
penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945;
dan

5) Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh
aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur
komunisme.

Dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi
terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS No.IX/MPRS/1966, yaitu
melaksanakan pemilihan umum (Pemilu), pemerintah Orde Baru melakukan
‘pelemahan’ atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang secara historis dinilai
berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah.
Pelemahan itu dilakukan antara lain terhadap pendukung Soekarno, kelompok
Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan kelompok Islam fundamentalis (yang
sering disebut kaum ekstrim kanan). Selain itu, pemerintahan Soeharto juga
menciptakan kekuatan politik sipil baru yang dalam pandangannya lebih
mudah dikendalikan. Organisasi itu adalah Sekretariat Bersama Golongan
Karya (Sekber Golkar) yang kemudian lebih dikenal dengan nama Golkar.

116 Kelas XII SMA/MA