Page 123 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru
mulai menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah
ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya, seperti Stabilitas
Politik Keamanan (Tap MPRS No.IX/1966), Stabilitas Ekonomi (Tap MPRS
No.XXIII/19 66), dan Pemilihan Umum (Tap MPRS No.XI/1966).

Pemerintahan Orde Baru memandang bahwa selama Orde Lama telah
terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila. Di
antara penyimpangan tersebut adalah pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
dan pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak blok komunis
(Blok Timur). Sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh MPRS,
maka pemerintahan Orde Baru segera berupaya menjalankan UUD 1945 dan
Pancasila secara konsekuen dengan melakukan rehabilitasi dan stabilisasi
politik dan keamanan (polkam). Tujuan dari rehabilitasi dan stabilisasi
tersebut adalah agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan
rakyat Indonesia.
Dalam melaksanakan rehabilitasi dan stabilisasi Polkam, pemerintah
Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto menggunakan suatu pendekatan
yang dikenal sebagai pendekatan keamanan (security approach), termasuk
di dalamnya de-Soekarnoisasi dan depolitisasi kekuatan-kekuatan organisasi
sosial politik (orsospol) yang dinilai akan merongrong kewibawaan pemerintah.
Seiring dengan itu, dibentuk lembaga-lembaga stabilisasi seperti; Kopkamtib
(pada 1 November 1965), Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional (11 Agustus
1966), dan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (1 Agustus 1970).

Mengenai kebijakan politik luar negeri yang dipandang menyimpang,
pemerintah Orde Baru berupaya mengembalikan Indonesia dari politik Nefos-
Oldefos dan “Poros Jakarta-Pnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang” ke politik
luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Tujuan dari politik luar negeri
pun diarahkan untuk dapat dilakukannya pembangunan kesejahteraan rakyat.
Hal itu tampak dari pernyataan Jenderal Soeharto sebagai pemegang mandat
Supersemar tanggal 4 April 1966, beliau menyatakan bahwa Indonesia akan
menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang mengabdi kepada
kepentingan bangsa dan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka politik luar negeri Indonesia
akan ditujukan pada perluasan kerja sama ekonomi dan keuangan antara
Indonesia dengan dunia luar, baik Timur maupun Barat, selama kerja sama itu
menguntungkan bagi kepentingan Indonesia.

Sebagai wujud nyata dari niat itu, Indonesia memulihkan kembali
hubungan baik dengan Malaysia termasuk Singapura yang sempat terganggu
akibat kebijakan konfrontasi Indonesia 1963-1966. Di samping itu, sejak

Sejarah Indonesia
115