Page 127 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Melalui kekuatan-kekuatan tersebut, pemerintah
mengarahkan masyarakat untuk memilih Golkar.
Meskipun anggota ABRI tidak terlibat dalam Golkar
secara langsung, para anggota keluarga dan pensiunan
ABRI (Purnawirawan) banyak terlibat dan memberikan
dukungan penuh kepada Golkar. Semua pegawai negeri
PPP (1984-1997)
sipil diwajibkan menjadi anggota Golkar. Dengan
dukungan Pegawai Negeri Sipil dan ABRI, Golkar
dengan leluasa menjangkau masyarakat luas di berbagai
tempat dan tingkatan. Dari tingkatan masyarakat atas
sampai bawah. Dari kota sampai pelosok desa.

Penyelenggaraan pemilu selama Orde Baru
menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia PDI (1973-1977)
sudah tercipta dengan baik. Apalagi pemilu-pemilu
tersebut berlangsung dengan slogan “Luber” (Langsung,
Sumber: Diolah dari
Umum, Bebas, dan Rahasia). Suara-suara ketidakpuasan berbagai sumber
dari masyarakat terhadap demokrasi dikesampingkan. Gambar 4.5
Lambang Golkar,
Ketidakpuasan yang ada di masyarakat misalnya
PPP, dan PDI
mengenai dibatasinya jumlah partai-partai politik dan
pengerahan Pegawai Negeri Sipil dan ABRI, serta
anggota keluarga mereka untuk mendukung Golkar.
Selain melakukan depolitisasi terhadap orsospol (pelarangan kegiatan
partai politik) di tingkat kecamatan dan desa (di mana partai-partai politik
dilarang mempunyai cabang atau ranting di tingkat pedesaan, depolitisasi
juga diberlakukan di dunia pendidikan, terutama setelah terjadinya peristiwa
Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) tahun 1974.

Peristiwa 15 Januari 1974
Menjelang kedatangan PM Jepang Kakuei Tanaka, pada 15 Januari
1974 di Jakarta terjadi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang
disusul dengan aksi anarki. Proyek Senen, gedung Toyota Astra, sejumlah
toko milik pedagang Tionghoa di Jalan Hayam Wuruk, Gajah Mada,
Glodok dan Cempaka Putih, terbakar habis karena aksi tersebut. Geger
Jakarta ini mengejutkan jajaran aparat keamanan dan pemerintah, karena
itu diberi julukan Malapetaka Lima Belas Januari yang populer dengan
Malari (R.P Soejono ed, 2009:637).

Sejarah Indonesia
119