Page 130 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan
oleh Presiden Soeharto pada acara Hari Ulang Tahun ke-25 Universitas
Gadjah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974. Kemudian dalam pidatonya
menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976, di
Jakarta, Presiden Soeharto menyerukan kepada seluruh rakyat agar berikrar
pada diri sendiri mewujudkan Pancasila dan mengajukan Eka Prasetya bagi
ikrar tersebut.
Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan
maksud menegaskan bahwa penyusunan Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (P4) dipandang sebagai janji yang teguh, kuat,
konsisten, dan tulus untuk mewujudkan lima cita-cita, yaitu (1) takwa kepada
Tuhan YME dan menghargai orang lain yang berlainan agama/kepercayaan;
(2) mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak
sewenang-wenang; (3) mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara
di atas kepentingan pribadi;(4) demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang
sah; (5) suka menolong orang lain, sehingga dapat meningkatkan kemampuan
orang lain (Referensi Bahan Penataran P4 dalam Anhar Gonggong ed, 2005:
159).

Presiden kemudian mengajukan draft P4 ini kepada MPR. Akhirnya,
pada 21 Maret 1978 rancangan P4 disahkan menjadi Tap MPR No.II/
MPR/1978. Setelah disahkan MPR, pemerintah membentuk komisi Penasehat
Presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr. Roeslan Abdulgani. Sebagai
badan pelaksananya dibentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana P4
(BP7) yang berkedudukan di Jakarta. Tugasnya adalah untuk mengkoordinasi
pelaksanaan program penataran P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional
dan regional.

Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama
mengenai Demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama
diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara.
Melalui penegasan tersebut maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan
yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Penataran P4 merupakan suatu
bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem
kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia.
Pegawai negeri (termasuk pegawai BUMN), baik sipil maupun militer
diharuskan mengikuti penataran P4. Kemudian para pelajar, mulai dari sekolah
menengah sampai Perguruan Tinggi diharuskan mengikuti penataran P4 yang
dilakukan pada setiap awal tahun ajaran atau tahun akademik.

122 Kelas XII SMA/MA