Page 132 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

3. Penerapan Dwi fungsi ABRI

Konsep Dwifungsi ABRI sendiri dipahami sebagai “jiwa, tekad dan
semangat pengabdian ABRI, untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan
lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia,
baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam
rangka penciptaan tujuan nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”
Berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas
mereka tidak hanya dalam bidang Hankam namun juga non-Hankam. Sebagai
kekuatan hankam, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur
pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan “melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Sebagai kekuatan sosial,
ABRI adalah suatu unsur dalam kehidupan politik di lingkungan masyarakat
yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan
kegiatan-kegiatan pembangunan nasional.

Dwifungsi ABRI, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diartikan
bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer
Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Dalam pelaksanaannya pada
era Soeharto, fungsi utama ABRI sebagai kekuatan militer Indonesia memang
tidak dapat dikesampingkan, namun pada era ini, peran ABRI dalam bidang
politik terlihat lebih signiikan seiring dengan diangkatnya Presiden Soeharto
oleh MPRS pada tahun 1968.
Secara umum, intervensi ABRI dalam bidang politik pada masa Orde
Baru yang mengatasnamakan Dwifungsi ABRI ini salah satunya adalah
dengan ditempatkannya militer di DPR, MPR, serta DPD tingkat provinsi dan
kabupaten. Perwira yang aktif, sebanyak seperlima dari jumlahnya menjadi
anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), dimana mereka bertanggung
jawab kepada komandan setempat, sedangkan yang di MPR dan DPR
tingkat nasional bertanggung jawab langsung kepada panglima ABRI. Selain
itu, para anggota ABRI juga menempati posisi formal dan informal dalam
pengendalian Golkar serta mengawasi penduduk melalui gerakan teritorial di
seluruh daerah dari mulai Jakarta sampai ke daerah-daerah terpencil, salah
satunya dengan gerakan AMD (ABRI Masuk Desa). Keikutsertaan militer
dalam bidang politik secara umum bersifat antipartai. Militer percaya bahwa
mereka merupakan pihak yang setia kepada modernisasi dan pembangunan.
Sedangkan partai politik dipandang memiliki kepentingan-kepentingan
golongan tersendiri.

124 Kelas XII SMA/MA