Page 136 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

badan itu berubah menjadi Tim Teknis Penanaman Modal (TTPM). Pada
Tahun 1973, TTPM digantikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) hingga saat ini.
Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pada awal Orde Baru mulai
menunjukan hasil positif. Hiperinlasi mulai dapat dikendalikan, dari 650%
menjadi 120% (1967), dan 80% (1968), sehingga pada tahun itu diputuskan
bahwa Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pertama akan dimulai
pada tahun berikutnya (1969). Setelah itu pada tahun-tahun berikutnya inlasi
terus menurun menjadi 25% (1969), 12% (1970), dan 10% (bahkan sampai
8,88%) pada tahun 1971.

TUGAS

Buatlah rangkuman mengenai “Kebijakan Pembangunan Orde Baru”.
Rangkuman kamu akan dibahas pada pertemuan berikutnya.

5. Kebijakan Pembangunan Orde Baru

Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan
bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Sejalan dengan tujuan tersebut maka ketika kondisi
politik bangsa Indonesia mulai stabil untuk melaksanakan amanat masyarakat
maka pemerintah mencanangkan pembangunan nasional yang diupayakan
melalui program Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan Jangka
Panjang. Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui pembangunan lima
tahun (Pelita) yang di dalamnya memiliki misi pembangunan dalam rangka
mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia.

Pada masa ini pengertian pembangunan nasional adalah suatu rangkaian
upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional dilakukan
untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum
dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam usaha mewujudkan tujuan nasional maka Majelis Permusyawaratan
Rakyat sejak tahun 1973-1978-1983-1988-1993 menetapkan Garis-garis
besar Haluan Negara (GBHN). GBHN merupakan pola umum pembangunan
nasional dengan rangkaian program-programnya yang kemudian dijabarkan

128 Kelas XII SMA/MA