Page 131 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Melalui penataran P4 itu, pemerintah juga memberikan penekanan pada
masalah “suku”, “agama”, “ras”, dan “antargolongan” (SARA). Menurut
pemerintah Orde Baru, “sara” merupakan masalah yang sensitif di Indonesia
yang sering menjadi penyebab timbulnya konlik atau kerusuhan sosial. Oleh
karena itu, masyarakat tidak boleh mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan
dengan SARA. Secara tidak langsung masyarakat dipaksa untuk berpikir
seragam; dengan kata lain yang lebih halus, harus mau bersikap toleran
dalam arti tidak boleh membicarakan atau menonjolkan perbedaan yang
berkaita denga masala sara Meski demikia akhirnya konli ya
bermuatan SARA itu tetap tidak dapat dihindari. Pada tahun 1992 misalnya,
terjadi konlik antara kaum muslim dan nonmuslim di Jakarta (Ricklefs, 2005:
640). Demikian pula halnya dengan P4. Setelah beberapa tahun berjalan,
kritik datang dari berbagai kalangan terhadap pelaksanaan P4. Berdasarkan
pengamatan di lapangan banyak peserta penataran pada umumnya merasa
muak terhadap P4. Fakta ini kemudian disampaikan kepada presiden agar
masalah P4 ditinjau kembali.

Setelah P4 menjadi Tap MPR dan dilaksanakan, selanjutnya orsospol
yang diseragamkan dalam arti harus mau menerima Pancasila sebagai
satu-satunya asas partai dan organisasi, yang dikenal dengan sebutan “asas
tunggal”. Gagasan asas tunggal ini disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam
pidato pembukaan Rapat Pimpinan ABRI (Rapim ABRI), di Pekanbaru, Riau,
tanggal 27 Maret 1980 dan dilontarkan kembali pada acara ulang tahun Korps
Pasukan Sandi Yudha (Kopasandha) di Cijantung, Jakarta 16 April 1980.

Gagasan asas tunggal ini pada awalnya menimbulkan reaksi yang cukup
keras dari berbagai pemimpin umat Islam dan beberapa purnawirawan militer
ternama. Meskipun mendapat kritikan dari berbagai kalangan, Presiden
Soeharto tetap meneruskan gagasannya itu dan membawanya ke MPR.
Melalui Sidang MPR ‘Asas Tunggal” akhirnya diterima menjadi ketetapan
MPR, yaitu; Tap MPR No.II/1983. Kemudian pada 19 Januri 1985, pemerintah
dengan persetujuan DPR, mengeluarkan Undang-Undang No.3/1985 yang
menetapkan bahwa partai-partai politik dan Golkar harus menerima Pancasila
sebagai asas tunggal mereka. Empat bulan kemudian, pada tanggal 17
Juni 1985, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.8/1985 tentang
ormas, yang menetapkan bahwa seluruh organisasi sosial atau massa harus
mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Sejak saat itu tidak
ada lagi orsospol yang berasaskan lain selain Pancasila, semua sudah seragam.
Demokrasi Pancasila yang mengakui hak hidup “Bhinneka Tunggal Ika”,
dipergunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk mematikan kebhinekaan,
termasuk memenjarakan atau mencekal tokoh-tokoh pengkritik kebijakan
pemerintah Orde Baru.

Sejarah Indonesia
123