Page 135 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Sejalan dengan upaya diplomasi ekonomi, pada 10 Januari 1967 pemerintah
Orde Baru memberlakukan UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Asing (PMA) . Dengan UU PMA, pemerintah ingin menunjukan kepada dunia
internasional bahwa arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah Orde
Baru, berbeda dengan Orde Lama. Orde Baru tidak memusuhi investor asing
dengan menuduh sebagai kaki tangan imperialisme. Sebaliknya, aktivitas
mereka dipandang sebagai prasyarat yang dibutuhkan oleh sebuah negara
yang ingin membangun perekonomiannya. Dengan bantuan modal mereka,
selayaknya mereka didorong dan dikembangkan untuk memperbanyak
investasi dalam berbagai bidang ekonomi. Sebab dengan investasi mereka,
lapangan kerja akan segera tercipta dengan cepat tanpa menunggu pemerintah
memiliki uang terlebih dahulu untuk menggerakan roda pembangunan
nasional.
Upaya diplomasi ekonomi ke negara-negara Barat dan Jepang itu, tidak
hanya berhasil mengatur penjadwalan kembali pembayaran hutang negara
dan swasta yang jatuh tempo, melainkan juga mampu meyakinkan dan
menggugah negara-negara tersebut untuk membantu Indonesia yang sedang
terpuruk ekonominya. Hal ini terbukti antara lain dengan dibentuknya lembaga
konsorsium yang bernama Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI).
Proses pembentukan IGGI diawali oleh suatu pertemuan antara para negara
yang memiliki komitmen untuk membantu Indonesia pada bulan Februari
1967, di Amsterdam. Inisiatif itu datang dari pemerintah Belanda. Pertemuan
ini juga dihadiri oleh delegasi Indonesia dan lembaga-lembaga bantuan
internasional. Dalam pertemuan itu disepakati untuk membentuk IGGI dan
Belanda ditunjuk sebagai ketuanya.
Selain mengupayakan masuknya dana bantuan luar negeri, pemerintah
Orde Baru juga berupaya menggalang dana dari dalam negeri, yaitu dana
masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah bersama–
sama Bank Indonesia dan bank-bank milik negara lainnya adalah berupaya
agar masyarakat mau menabung.
Upaya lain adalah menerbitkan UU Penanaman Modal Dalam Negeri
(UUPMDN) No.6/1968. Satu hal dari UUPMDN adalah adanya klausal yang
menarik yang menyebutkan bahwa dalam penanaman modal dalam negeri,
perusahaan-perusahaan Indonesia harus menguasai 51% sahamnya. Untuk
menindaklanjuti dan mengefektifkan UUPMA dan UUPMDN pada tatanan
pelaksanaannya, pemerintah membentuk lembaga-lembaga yang bertugas
menanganinya. Pada 19 Januari 1967, pemerintah membentuk Badan
Pertimbangan Penanaman Modal (BPPM). Berdasarkan Keppres No.286/1968

Sejarah Indonesia
127