Page 134 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

4. Rehabilitasi Ekonomi Orde Baru

Seperti yang telah diuraikan di atas, stabilisasi Polkam diperlukan untuk
pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat. Kondisi ekonomi yang
diwarisi Orde Lama adalah sangat buruk. Sektor produksi barang-barang
konsumsi misalnya hanya berjalan 20% dari kapasitasnya. Demikian pula
sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu tumpuan ekspor juga
tidak mengalami perkembangan yang berarti. Hutang yang jatuh tempo pada
akhir Desember 1965, seluruhnya berjumlah 2.358 Juta dollar AS. Dengan
perincian negara-negara yang memberikan hutang pada masa Orde Lama
adalah blok negara komunis (US $ 1.404 juta), negara Barat (US $ 587 juta),
sisanya pada negara-negara Asia dan badan-badan internasional.

Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan
pada Tap MPRS No.XXIII/1966 yang isinya antara lain mengharuskan
diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal
nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Konsekuensinya kebijakan
politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-
benar membantu perbaikan ekonomi rakyat.

Bertolak dari kenyataan ekonomi seperti itu, maka prioritas pertama yang
dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah memerangi atau
mengendalika hiperinlasi antara lai denga menyus APBN (Anggara

Pendapatan Belanja Negara) berimbang. Sejalan dengan kebijakan itu
pemerintah Orde Baru berupaya menyelesaikan masalah hutang luar negeri
sekaligus mencari hutang baru yang diperlukan bagi rehabilitasi maupun
pembangunan ekonomi berikutnya.
Untuk menanggulangi masalah hutang-piutang luar negeri itu, pemerintah
Orde Baru berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan
tim negosiasinya ke Paris, Prancis (Paris Club), untuk merundingkan hutang
piutang negara, dan ke London, Inggris (London Club) untuk merundingkan
hutang-piutang swasta. Sebagai bukti keseriusan dan itikad baik untuk
bersahabat dengan negara para donor, pemerintah Orde Baru sebelum
pertemuan Paris Club telah mencapai kesepakatan terlebih dahulu dengan
pemerintah Belanda mengenai pembayaran ganti rugi sebesar 165 juta dollar
AS terhadap beberapa perusahaan mereka yang dinasionalisasi oleh Orde Lama
pada tahun 1958. Begitu pula dengan Inggris telah dicapai suatu kesepakatan
untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan Inggris yang kekayaannya
disita oleh pemerintah RI semasa era konfrontasi pada tahun 1965.

126 Kelas XII SMA/MA