Page 129 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Trilogi Pembangunan
1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada
terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Semua penghalang pembangunan, termasuk segala hal yang dapat
memicu munculnya instabilitas bangsa harus disingkirkan. Itulah kira-kira
makna pesan yang terangkum dalam Trilogi Pembangunan, yaitu terwujudnya
stabilitas politik dan keamanan, pembangunan di segala aspek kehidupan dan
pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya.

Trilogi Pembangunan itu tidak lain merupakan suatu rencana bangsa
Indonesia yang digelorakan Presiden Soeharto untuk mewujudkan tujuan
negara sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara
yang ingin diwujudkan adalah sebuah pemerintahan yang dapat melindungi
segenap bangsa, mampu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan mampu turut serta melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan
negara itu harus dicapai dengan berdasarkan Pancasila.

Stabilitas nasional sendiri meliputi stabilitas keamanan, ekonomi dan
politik. Stabilitas nasional bukan hanya merupakan prasyarat terselenggaranya
pembangunan, akan tetapi merupakan amanat sila kedua Pancasila untuk
terwujudnya “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Kebebasan seseorang
dibatasi oleh kebebasan orang lain dan resultan dari kebebasan masing-
masing individu itu berupa pranata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara yang berkeadaban. Oleh karena itu, merupakan kebenaran universal
di manapun jika bentuk-bentuk tindakan yang tidak beradab dalam aspek
apapun tidak dapat ditoleransi.

Dari semua usaha-usaha yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada masa
awal pemerintahannya, semuanya bertujuan untuk menggerakkan jalannya
kegiatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan
baik jika ada stabilitas politik dan keamanan.

2. Stabilisasi Penyeragaman

Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde
Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila.
Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragaman

Sejarah Indonesia
121