Page 148 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

pemerintahan dan mengelola anggaran daerahnya sendiri. Otoritarianisme
merambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
termasuk kehidupan politik.
Pemerintah Orde Baru dinilai gagal memberikan pelajaran berdemokrasi
yang baik. Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas
yang diinginkan. Sementara dua partai lainnya hanya sebagai alat pendamping
agar tercipta citra sebagai negara demokrasi. Sistem perwakilan bersifat semu
bahkan hanya dijadikan topeng untuk melanggengkan sebuah kekuasaan
secara sepihak. Demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN (Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme), sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR/
DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakilinya.
Meskipun pembangunan ekonomi Orde Baru menunjukan perkembangan
yang menggembirakan, namun dampak negatifnya juga cukup banyak.
Dampak negatif ini disebabkan kebijakan Orde Baru yang terlalu
memfokuskan/mengejar pada pertumbuhan ekonomi, yang berdampak buruk
bagi terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi para pejabat di Indonesia.

Distribusi hasil pembangunan dan pemanfaatan dana untuk pembangunan
tidak dibarengi kontrol yang efektif dari pemerintah terhadap aliran dana
tersebut sangat rawan untuk disalahgunakan. Pertumbuhan ekonomi tidak
dibarengi dengan terbukanya akses dan distribusi yang merata sumber-sumber
ekonomi kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada munculnya kesenjangan
sosial dalam masyarakat Indonesia, kesenjangan kota dan desa, kesenjangan
kaya dan miskin, serta kesenjangan sektor industri dan sektor pertanian.
Selain masalah–masalah di atas, tidak sedikit pengamat hak asasi manusia
(HAM) dalam dan luar negeri yang menilai bahwa pemerintahan Orde Baru
telah melakukan tindakan antidemokrasi dan diindikasikan telah melanggar
HAM. Amnesty International misalnya dalam laporannya pada 10 Juli 1991
menyebut Indonesia dan beberapa negara Timur Tengah, Asia Pasiik, Amerika
Latin, dan Eropa Timur sebagai pelanggar HAM. Human Development Report
1991 yang disusun oleh United Nations Development Program (UNDP) juga
menempatkan Indonesia kepada urutan ke-77 dari 88 pelanggar HAM (Anhar
Gonggong ed, 2005:190).
Sekalipun Indonesia menolak laporan kedua lembaga internasional tadi
dengan alasan tidak “fair”dan kriterianya tidak jelas, akan tetapi tidak dapat
dipungkiri bahwa di dalam negeri sendiri pemerintah Orde Baru dinilai telah
melakukan beberapa tindakan yang berindikasi pelanggaran HAM. Dalam
kurun waktu 1969-1983 misalnya, dapat disebut peristiwa Pulau Buru (Tempat
penjara bagi orang-orang yang diindikasikan terlibat PKI) (1969-1979),

140 Kelas XII SMA/MA