Page 147 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Negara-negara tetangga dan pihak Barat, termasuk Amerika Serikat dan
Australia dengan alasan masing-masing umumnya mendukung tindakan
Indonesia. Kekhawatiran akan jatuhnya Timor-Timur ke tangan komunis
membuat negara-negara Barat (khususnya Amerika Serikat dan Australia)
secara diam-diam mendukung tindakan Indonesia. Mereka secara de facto
dan selanjutnya de jure integrasi Timor-Timur ke wilayah Indonesia. Akan
tetapi, penguasaan Indonesia terhadap wilayah itu ternyata menimbulkan
banyak permasalahan yang berkelanjutan, terutama setelah berakhirnya
“Perang Dingin” dan runtuhnya Uni Soviet.

TUGAS
Setelah berakhirnya “Perang Dingin”, integrasi Timor-Timur ke Indonesia
kembali dipermasalahkan oleh dunia internasional.

Buat tulisan yang berisi analisis mengenai permasalahan apa saja yang
terjadi di Timor-Timur sehingga Indonesia menjadi sorotan di dunia
internasional tersebut.

D. Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru

Pendekatan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru
dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil
menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan
ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena
setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya
dapat terlihat secara konkret. Indonesia berhasil mengubah status dari negara
pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan beras sendiri
(swasembada beras). Penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan
perbaikan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kematian bayi, dan angka
partisipasi pendidikan dasar yang meningkat.

Namun, di sisi lain kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru
juga memberi beberapa dampak yang lain, baik di bidang ekonomi dan politik.
Dalam bidang politik, pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter.
Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya
pemerintahan. Peran negara menjadi semakin kuat yang menyebabkan
timbulnya pemerintahan yang sentralistis. Pemerintahan sentralistis ditandai
dengan adanya pemusatan penentuan kebijakan publik pada pemerintah
pusat. Pemerintah daerah diberi peluang yang sangat kecil untuk mengatur

Sejarah Indonesia
139