Page 145 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari
situasi politik internasional saat itu, yaitu Perang Dingin dimana konstelasi
geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua
blok yang sedang bersaing yaitu Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok
Timur (Uni Soviet). Dengan kekalahan Amerika Serikat di Vietnam pada
tahun 1975, berdasarkan teori domino yang diyakini oleh Amerika Serikat
bahwa kejatuhan Vietnam ke tangan kelompok komunis akan merembet ke
wilayah–wilayah lainnya. Berdirinya pemerintahan Republik Demokratik
Vietnam yang komunis dianggap sebagai ancaman yang bisa menyebabkan
jatuhnya negara-negara di sekitarnya ke tangan pemerintahan komunis.

Kemenangan komunis di Indocina (Vietnam) secara tidak langsung
juga membuat khawatir para elit Indonesia (khususnya pihak militer). Pada
saat yang sama di wilayah koloni Portugis (Timor-Timur) yang berbatasan
secara langsung dengan wilayah Indonesia terjadi krisis politik. Krisis itu
sendiri terjadi sebagai dampak kebebasan yang diberikan oleh pemerintah
baru Portugal di bawah pimpinan Jenderal Antonio de Spinola. Ia telah
melakukan perubahan dan berusaha mengembalikan hak-hak sipil, termasuk
hak demokrasi masyarakatnya, bahkan dekolonisasi.

Di Timor-Timur muncul tiga partai politik besar yang memanfaatkan
kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal. Ketiga partai politik
itu adalah: (1) Uniao Democratica Timorense (UDT-Persatuan Demokratik
Rakyat Timor) yang ingin merdeka secara bertahap. Untuk tahap awal UDT
menginginkan Timor-Timur menjadi negara bagian dari Portugal: (2) Frente
Revoluciondria de Timor Leste Independente (Fretilin-Front Revolusioner
Kemerdekaan Timor-Timur) yang radikal –Komunis dan ingin segera
merdeka; dan (3) Associacau Popular Democratica Timurense (Apodeti-
Ikatan Demokratik Popular Rakyat Timor) yang ingin bergabung dengan
Indonesia. Selain itu terdapat dua partai kecil, yaitu Kota dan Trabalhista.
Ketiga partai tersebut sali bersai bahka timbul konli berupa pera
saudara.
Pada tanggal 31 Agustus 1974 ketua umum Apodeti, Arnaldo dos Reis
Araujo, menyatakan partainya menghendaki bergabung dengan Republik
Indonesia sebagai provinsi ke-27. Pertimbangan yang diajukan adalah rakyat
di kedua wilayah tersebut mempunyai persamaan dan hubungan yang erat,
bai secara historis da etnis ma geograis Menurutnya integrasi aka

menjamin stabilitas politik di wilayah tersebut. Pernyataan tokoh Apodeti itu
mendapat respons yang cukup positif dari para elit politik Indonesia, terutama
dari kalangan elit militer, yang pada dasarnya memang merasa khawatir jika

Sejarah Indonesia
137