Page 393 - taiwan

3. Namun sampai saat ini belum ada kejelasan terkait kapan uang jaminan dan
akta kelahiran milik Didik akan diberikan, pada tanggal 23 September 2023,
Didik datang ke DPC SBMI Pemalang kemudian Didik memberi Kuasa
pendampingan kepada DPC SBMI Pemalang guna untuk mendampingi Didik
dalam menyelesaikan perselisihannya terhadap PT. Karunia Bahari Samudra.

English version :
But until now there has been no clarity regarding when the security deposit
and birth certificate belonging to Didik will be given, on September 23,
2023, Didik came to the Sbmi Pemalang DPC then Didik authorized
assistance to the SBMI Pemalang DPC in order to assist Didik in resolving
his dispute with PT. The Nautical Gift Of The Ocean.

4. Didik mendapat informasi DPC SBMI Pemalang melalui istrinya yang pernah
mengikuti diskusi Komunitas di Kantor desa Sugihwaras terkait program
MCR.

English version :
Didik received information from DPC SBMI Pemalang through his wife who
had participated in community discussions at the Sugihwaras village office
related to the MCR program.

4. Resume Kasus Jenis Kasus (Type of cases)
● PT. Karunia Bahari Samudra diduga Merekrut PMI sektor ABK/AKP dan
akan ditempatkan ke Negara Jepang secara unprosedural/Ilegal
dikarenakan PT. Bahtera Ocean Servitika diduga tidak memiliki Surat
(SIUPPAK) atau SIP3MI yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

English version :
PT. Karunia Bahari Samudra is suspected of recruiting PMI for the
ABK/PPA sector and will be deployed to Japan in an unprocedural /
illegal manner due to PT. Bahtera Ocean Servitika allegedly does not
have a letter (SIUPPAK) or SIP3MI regulated by legislation.

Dasar Hukum (Legal Basis)
● PT. Karunia Bahari Samudra diduga melanggar Pasal 81 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia, yang berbunyi “Orang perorangan yang melaksanakan
penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dalam pasal 69
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (sepuluh) tahun dan
denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

English version :
PT. Karunia Bahari Samudra is suspected of violating Article 81 of the
law of the Republic of Indonesia number 18 of 2017 concerning the
protection of Indonesian Migrant Workers, which reads “individuals who
carry out the placement of Indonesian migrant workers as stated in