Page 8 - SIAMA ZUL MAILINA_PDF BAHAN AJAR
P. 8

4.  Palang Merah Indonesia

             Palang  Merah  Internasional  lahir  sebagai  subjek  hukum  hubungan
         internasional  karena  sejarah.  Palang  Merah  Internasional  bertugas  dalam

        bidang  kemanusiaan.  Palang  Merah  Internasional  pernah  membantu  warga

        negara Indonesia, seperti pada saat terjadinya tsunami di Aceh.

       5.  Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa


             Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan

        hak sebagai pihak yang bersengketa dalam keadaan tertentu seperti berikut.

            Menentukan nasibnya sendiri

            Memilih sendiri sistem ekonomi, politik, dan sosial

            Menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya.

        6.  Individu atau Orang Perseorangan

             Individu yang bisa menjadi subjek hukum hubungan internasional adalah

        individu  yang  bisa  mengadakan  hubungan  dengan  suatu  negara.  Dalam
         hubungan internasional kontemporer individu dapat menjadi aktor yang bisa

          mempengaruhi kebijakan internasional.

      III. Sumber Hukum Pelaksanaan Hubungan Internasional

             Indonesia sebagai negara merdeka mempunyai hak dan kewajiban untuk
         menjalin  hubungan  dengan  negara  lain.  Hal  tersebut  didasarkan  pada



         beberapa  peraturan  yang  memberikan  hak  dan  kewajiban  tersebut.  Dengan
       demikian, sumber hukum pelaksanaan hubungan internasional yang dilakukan

       Indonesia sebagai berikut.

            Pancasila  sila  kedua  yang  mengandung  nilai  mengembangkan  sikap
             hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

            Pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

             1945  alinea  keempat  antara  lain  berbunyi  “…  dan  ikut  melaksanakan

             ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

             keadilan sosial …”

            Pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

             1945 khususnya pasal 11 ayat (1) sampai ayat (3) dan pasal 13 ayat (1)
             sampai ayat (3). Dalam pasal 11 antara lain ditegaskan tentang ketentuan

             pembuatan  perjanjian  internasional,  sedangkan  pasal  13  ditegaskan
             tentang pengangkatan serta penerimaan duta dan konsul.


      5
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13