Page 59 - Standarisasi 16 : Pengelolaan Kepatuhan LPSE

5. Apakah prosedur yant disusun telah memperhatikan peraturan yang berlaku di lndonesia dan
dilakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan dari aturan-aturan tersebut dalam
penyelenggaraan layanan LPSE?
LPSE telah memiliki prosedur dan telah ditetapkan melalui Keputusan sekretaris Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 62 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Daerah kabupaten Wonogiri, yang di dalamnya terdapat
SOP terkait layanan di LPSE, dan 5OP ini telah men.iadi bagian/komponen yang dilakukan review
dan evaluasi dalam kegiatan Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).

5. Apakah semua penggunaan software dan aplikasi dalam penyelenSSaraan layanan memiliki
lisensi?
Untuk penggunaan Pc dan Laptop yang membutuhkan lisensi sudah diterapkan sebagian,
sedangkan untuk aplikasi SPSE sendiri merupakan open source aplikasiyang dikembangkan oleh
LKPP.

7. Apakah sudah ada prosedur pengelolaan penilaian internal LPSE, dilakukan secara konsisten
dan berkala, dilaporkan kepada xepala LPsE, dan telah diladikan bahan sebagai pertimbangan
penintkatan layanan LPSE?
LPSE telah memiliki prosedur, dan menerapkannya secara berkala dan konsisten.

Penyampaian Hasil Assessment

Berdasarkan Hasil Assessment yans dilakukan:

1. Penerapan Pengelolaan xepatuhan telah diterapkan dalam setiap proses layanan IPSE Kab.
Wonogiri baik dalam bentuk SOP, serta dituniant oleh form-form pencatatan/dokumentasi
dalam memastlkan tingkat layanan LPSE.

2. Rekomendasi Perbaikan : Penggunaan Software yang masih beberapa belum berlisensi
secara legal, untuk secepatnya akan dilakukan perbaikan dengan mengganti dengan
penggunaan software yang berlisensi resmi.

3. Walaupun fungsi layanan yang dilaksanakan oleh LPSE Kabupaten Wonogiri telah dapat
dilaksanakan dengan baik, namun kebutuhan akan pemenuhan SDM tetap harus
diperhatikan agar fungsi layanan dapat berjalan lebih optimal.

PENUTUPAN

lnterview ini dilakukan se-objektif mungkin dengan mendasarkan Penilaian Proses Standarisasi pada
kepatuhan LPSE Kab. Wonogiri terhadap 17 Standar LPSE yang telah ditetapkan dan juga segala
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik lndonesia.

Ketua Tim Penilai Faktual Kepala Sub Bagian Pe lolaan LPSE
Ka bu iri,

NrP. 19830317 200903 1 004