Page 56 - Standarisasi 16 : Pengelolaan Kepatuhan LPSE

( (

Nomor SOP I 067 / tl 6.2.16
Tanggal Pembuatan : 1 Juli 2019
Tangga-l Revisi
Tane{al Efektif Oktobr;r 2O?,ffii'-t .1.)_\
Disahkan Oleh
PEUERII| TAH KABI'PATEIY IION(X}IRI UPATEN OGiRI
BAGIAIT PEITGADAAI{ BARAJIG DAIT .'ASA SETRETARIAT DAERAH rf
SE I
SUBBAG PE GEI,OLAAI{ LIIYAI{AN PET{GN'AAX SECARA ELEKTROITIX
'\' bin Muda
MP 8503 1 010
Nama SOP : Pengrr.lp&n Dot irii€i-L?SE
DASAR HUI(UM T(UALITIIqSI PELAXSAIIA
I Undang-Undang Nomor I 1 Tahun 2008 tentans Informasi dan Transaksi Elektronik 1 Memahami pengelolaan LPSE
2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan 2 Mengu.asai perangkat komputer seperti PC dan t aptop
Transaksi Elel<Eonik
3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentsng Pengadaan Barang/Jasa
4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Birokrasi Prosedur
Administrasi Pemerintahan
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Unit Keda
Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
6 Peraturan Kepala kmbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor I
Tahun 2O 15 tentang e-tendering
7 Peraturan kmbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun
2Ol8 tentang Unit Ke{a Pengadaan Barang/Jasa
8 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pembentukan Layanan
Penga.daan Secara Elektronik (LPSEI

KETERNAITAI{ 8OP PERALATAIT/ PERIENGXAPAI{
I Komputer PC dan Laptop
2 Holder Arsip
PERIITOATAI| PEITCATATAIT DAII PEI| DATAATI
1 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dart
ditetaokan
2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan,waktu maupun
output dikategorikan seb"gl"i bentuk kegagalan yang hanrs dipertanggungiawabkan
oleh pqlaksana