Page 162 - KM IPS-BS-KLS-IX

• Mempertahankan kesatuan dan persatuan serta meningkatkan
kehidupan demokrasi.

• Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih.

• Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan
pembangunan ekonomi berkelanjutan.
• Membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya.

• Meningkatkan kapasitas daerah dan memberdayakan masyarakat.

Masa pemerintahan Gusdur berlangsung hingga diadakannya Sidang
Istimewa MPR pada tahun 2001 yang memutuskan pemberhentian
Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan menggantinya dengan
Megawati Sukarnoputri terhitung mulai tanggal 23 Juli 2001. Megawati

melanjutkan upaya penataan di bidang politik dan ekonomi yang sudah
dilakukan di era sebelumnya. Di bidang politik, Megawati berhasil
membangun konsolidasi demokrasi hingga sukses mengadakan Pemilu
pertama di Indonesia di mana masyarakat bisa memilih presiden secara

langsung sebagai perwujudan hasil amandemen UUD 45. Di bidang
ekonomi, Megawati melakukan beberapa kebijakan untuk mendorong
perekonomian. Dua kebijakan yang dikenal pada masa ini adalah
privatisasi BUMN dan pengalokasian utang luar negeri untuk efektivitas

pembangunan.
Momen penting pembangunan pada masa Megawati terjadi saat

dibuatnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan

untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Di
dalam undang-undang ini dijelaskan jika Perencanaan Pembangunan
Nasional dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

untuk periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) untuk periode 5 tahun.

154 Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SMP/MTs Kelas IX