Page 163 - KM IPS-BS-KLS-IX

Wawasan

Privatisasi Pembangunan
Kebijakan privatisasi BUMN merupakan kebijakan untuk menjual atau

melepaskan saham kepemilikan perusahaan pemerintah ke tangan
swasta. Kebijakan ini dilakukan oleh Presiden Megawati dengan tujuan
mendorong efisiensi pengelolaan, melindungi perusahaan negara dari

intervensi kekuatan-kekuatan politik, dan mengurangi beban negara di
tengah sistem ekonomi pasar bebas. Pada akhirnya kebijakan ini berhasil
mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 4,1%. Namun,
kebijakan ini juga memicu beragam kontroversi karena banyak perusahaan
negara yang dijual kemudian dibeli dan dimiliki oleh perusahaan asing.

Masa pemerintahan Megawati berlangsung sampai 2004, saat Susilo
Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden keenam Indonesia sekaligus
menjadi presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui

Pemilu. Susilo Bambang Yudhoyono, atau juga dikenal dengan nama SBY,
mulai menjabat sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2004. Kondisi
politik yang mulai stabil sejak bergulirnya Reformasi mampu dimanfaatkan
pemerintahan SBY untuk melakukan berbagai terobosan pembangunan.

Pada masa ini pemerintah berhasil membuat sebuah dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang yang berlangsung dari tahun 2005 hingga
tahun 2025. Sebagai pendukung penerapan rencana pembangunan, pada
tahun 2011 SBY membuat kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk dapat mempercepat
realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran
masyarakat.

Pemerintahan SBY berlangsung selama dua periode Pemilu hingga
berakhir pada 20 Oktober 2014. Selama masa tersebut, Indonesia
mengalami proses pembangunan yang cukup signifikan. Beberapa contoh

Tema 03: Tantangan Pembangunan Indonesia 155