Page 103 - KM PPKN-BS-KLS-IX

6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan
publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan
informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik. Hak memperoleh informasi publik merupakan hak yang
harus diperoleh setiap orang untuk:
1. melihat dan mengetahui informasi publik;
2. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk
memperoleh informasi publik;
3. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Meskipun demikian, pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi
publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan
bahwa pelaksanaan hak memperoleh informasi publik harus diimbangi
dengan kewajiban pengguna informasi publik. Pengguna informasi publik
juga wajib mencantumkan sumber informasi publik, baik yang digunakan
untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini contoh pencantuman
sumber informasi publik.

Gambar 3.10 Contoh informasi publik tentang Realisasi Pengeluaran Negara
Sumber: Kementerian Keuangan dalam bps.go.id (2023)

Bab 3 | Kemerdekaan Berpendapat Warga Negara pada Era
Keterbukaan Informasi 89