Page 102 - KM PPKN-BS-KLS-IX

D. Keterbukaan Informasi Publik

Saat ini kamu berada pada era ketika segala informasi yang kamu butuhkan
atau inginkan mudah diperoleh hanya dalam satu genggaman tangan.
Dalam hitungan menit bahkan detik, tanpa perlu berpindah tempat, sambil
melakukan aktivitas apa pun kamu dapat memenuhi kebutuhanmu. Informasi
apa pun di segala penjuru dunia dapat kamu peroleh. Hal ini menunjukkan
bahwa saat ini kamu berada pada era keterbukaan informasi.
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap individu untuk
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, sekaligus bagian penting
bagi ketahanan nasional. Memperoleh informasi merupakan hak setiap
warga negara. Diperlukan keterbukaan informasi publik guna meningkatkan
kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan
adanya keterbukaan informasi publik, kebijakan yang diambil benar-benar
sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Keterbukaan informasi publik dimaknai sebagai keterbukaan dan
tidak ada yang ditutupi/disembunyikan dari badan publik terkait informasi
yang dihasilkan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau badan publik lainnya
berkaitan dengan kepentingan publik. Meskipun demikian, terdapat informasi
publik yang dikecualikan bersifat rahasia, ketat, dan terbatas untuk publik.
Untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh informasi publik,
pemerintah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang “Keterbukaan Informasi Publik”.

Tujuan pengaturan keterbukaan informasi publik dalam undang-undang
tersebut sebagai berikut.
1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan
kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan
keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan
publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan
publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan,
efektif dan eisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup
orang banyak.

88 Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas IX