Page 226 - Perspektif Agraria Kritis
P. 226
11
UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA:
SEBUAH KERANGKA NORMATIF YANG
KOMPREHENSIF
Pada sembilan bab terdahulu (Bab 2-10), penulis telah
mencoba menerapkan “perspektif agraria kritis” untuk mengkaji
membahas lima kasus keagrariaan, yaitu berturut-turut tiga
kasus kebijakan, satu kasus perubahan sosial di Aceh, dan satu
kasus wacana keagamaan. Dalam pembahasan tersebut, penulis
juga telah mengajukan beberapa parameter dan kerangka umum
untuk pengembangan kebijakan atau upaya pembaruan di
bidang agraria. Usulan semacam ini sebagiannya penulis
konstruksikan secara teoritis (baca: deduktif), sementara
sebagian lain penulis konstruksikan berdasarkan pembelajaran
kasus-kasus pengalaman empiris (baca: induktif).
Namun, selain dilakukan secara deduktif dan induktif,
penulis merasa bahwa hal semacam itu juga perlu didasarkan
pada acuan normatif tertentu. Poin terakhir inilah yang justru
belum banyak dibicarakan dalam bab-bab terdahulu. Karena itu,
sebagai penutup buku ini, penulis menganggap penting untuk
merumuskan secara eksplisit kerangka normatif bagi
penyelesaian berbagai persoalan agraria.
Adapun kerangka normatif yang dimaksudkan di sini
tidak lain adalah UUPA sebagai ketentuan-ketentuan pokok di
161
