Page 227 - Perspektif Agraria Kritis

Perspektif Agraria Kritis

bidang agraria. Oleh karena itu, penulis untuk selanjutnya
akan mencoba mengonstruksikan berbagai ketentuan dalam
UUPA ini menjadi satu kerangka normatif yang komprehensif,
baik berupa panduan umum maupun prinsip-prinsip kebijakan
yang lebih bersifat operasional.

Untuk memudahkan pembahasan, kerangka normatif
yang dikonstruksikan dari UUPA ini akan langsung dikaitkan
dengan agenda pembaruan tata pengurusan agraria. Seperti
telah diulas pada bab pertama, pembaruan tata pengurusan
agraria merupakan upaya penyelesaian atas empat kategori
persoalan agraria berikut ini: (1) ketidakpastian (insecurity)
dalam penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria
(SSA); (2) ketimpangan (inequality) dalam penguasaan dan
pemilikan SSA; (3) ketidakadilan (unfairness) dalam hubungan
produksi dan distribusi surplus; serta (4) ketidakpastian,
ketimpangan dan ketidaksesuaian dalam alokasi ruang dan
pendayagunaan SSA (lihat Gambar 1.2).
Seperti telah dibahas dalam bab pertama buku ini,
upaya penyelesaian atas empat kategori persoalan agraria di
atas menuntut respon yang tepat serta sepadan. Hal ini
diwujudkan dalam bentuk empat komponen pembaruan di
bawah ini:
1. Pembaruan untuk menguatkan, merekognisi serta
melindungi penguasaan dan pemilikan SSA yang sudah
ada di tangan rakyat.
2. Pembaruan dalam rangka mengoreksi ketimpangan
penguasaan dan pemilikan SSA serta menjamin akses yang
lebih adil terhadap SSA dimaksud.
3. Pembaruan untuk merombak hubungan produksi dan
distribusi surplus yang tidak adil.
4. Pembaruan dalam rangka penataan ruang dan
pendayagunaan SSA yang lebih menjamin produktivitas
dan keberlanjutan (lihat Gambar 1.4).

162