Page 229 - Perspektif Agraria Kritis
P. 229
Perspektif Agraria Kritis
Ketentuan mengenai “hak menguasai dari negara” dalam
ayat (1) di atas adalah dalam pengertian memberikan kepada
negara sejumlah wewenang di bidang agraria. UUPA Pasal 2
ayat (2) merincikan tiga kewenangan yang diberikan kepada
negara, sebagaimana tercantum berikut ini:
“a. mengatur dan menyelenggarakan
peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
tersebut;
b. menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-perbuatan hukum yang
mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”
Selanjutnya, ketentuan kedua yang digariskan UUD
1945 adalah mengenai tujuan pokok dari “hak menguasai dari
negara” dan sejumlah kewenangan yang dimiliki negara yang
berasal dari hak tersebut. Penghujung Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
ini menegaskan bahwa pemberian hak dan wewenang itu adalah
untuk memastikan agar sumber-sumber agraria beserta
kekayaan alam yang dikandungnya benar-benar “dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Sebagai turunan dari mandat konstitusi ini, Pasal 2
ayat (3) UUPA menjelaskan lebih rinci makna “sebesar-besar
kemakmuran rakyat” ini, yaitu:
“… dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan
kemerdekaan dalam masyarakat dan [dalam]
negara hukum Indonesia yang merdeka,
berdaulat, adil dan makmur.”
Secara skematis, bagaimana pedoman umum yang
digariskan UUD 1945 dan UUPA 1960 terkait pembaruan tata
pengurusan agraria ini dapat dilihat dalam bagan berikut.
164
