Page 234 - Perspektif Agraria Kritis

Bagian VI. UUPA Sebagai Kerangka Normatif

Di bawah ini akan diuraikan pasal-pasal dalam UUPA
yang mendukung kesembilan prinsip kebijakan di atas.

Prinsip Nasionalisme

Prinsip pertama di antara sembilan prinsip kebijakan
dalam UUPA bertujuan untuk menegaskan asas kebangsaan
(nasionalisme) dalam penguasaan dan pemilikan sumber-
sumber agraria. Beberapa ketentuan di dalam UUPA yang
terkait dengan prinsip ini di antaranya adalah sebagai berikut:

• Sumber-sumber agraria (SSA) merupakan karunia Tuhan
YME dan kekayaan nasional (Pasal 1 ayat (2)); hubungan
SSA itu dengan bangsa Indonesia bersifat abadi (Pasal 1
ayat (3)).
• SSA dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan
seluruh rakyat Indonesia (Pasal 2 ayat (1)) untuk mencapai
sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 2 ayat (3).
• Pelaksanaan hak menguasai negara dapat dikuasakan
kepada daerah Swatantra dan masyarakat hukum adat
(Pasal 2 ayat (4)).
• Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa harus
sesuai dengan kepentingan nasional dan negara (Pasal
3).
• Hukum agraria ialah hukum adat sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara
(Pasal 5).
• Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (Pasal 6)
sehingga tidak boleh dipergunakan semata-mata untuk
kepentingan pribadi atau menimbulkan kerugian pada
masyarakat (Penjelasan Umum II butir (4)).
• Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai
hubungan sepenuhnya dengan SSA (Pasal 9 ayat (1)) dan
hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak
milik (Pasal 21 ayat (1)).

169