Page 238 - Perspektif Agraria Kritis

Bagian VI. UUPA Sebagai Kerangka Normatif

hukum dengan sumber-sumber agraria serta wewenang-
wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu
(Pasal 11 ayat (1)).
• Dicegah usaha-usaha dalam lapangan agraria dari
monopoli swasta, baik yang dilakukan organisasi atau
perorangan (Pasal 13 ayat (2)). Usaha-usaha pemerintah
yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan
dengan undang-undang (Pasal 13 ayat (3)) supaya jangan
sampai merugikan rakyat banyak (Penjelasan Umum II
butir (6)).
• Diatur luas maksimum tanah yang bisa dipunyai/dikuasai
oleh satu keluarga atau badan hukum (Pasal 17 ayat (1)).
Tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum diambil oleh
pemerintah dengan ganti kerugian (Pasal 17 ayat (3)).
• Pada dasarnya badan hukum tidak dapat mempunyai
hak milik atas tanah, kecuali yang ditetapkan oleh
pemerintah (Pasal 21 ayat (2)).
• Hak milik hapus apabila tanahnya diterlantarkan atau
musnah (Pasal 27). Demikian juga hak guna usaha (Pasal
34) dan hak guna bangunan (Pasal 40).
• Penggunaan tanah milik bukan oleh pemiliknya
dibatasi dan diatur dengan perundang-undangan (Pasal
24).
• Dilakukan pengawasan terhadap peralihan hak milik
melalui berbagai jenis transaksi (Pasal 26 ayat (1)) untuk
melindungi golongan ekonomi lemah (Penjelasan
Umum II butir (6)).
• Hak guna usaha dibatasi baik jangka waktunya (Pasal
29) dan pihak yang berhak menerimanya (Pasal 30).
• Hak guna bangunan dibatasi baik jangka waktunya
(Pasal 35) dan pihak yang berhak menerimanya (Pasal 36).
• Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar menjadi hak
guna usaha yang berlangsung selama sisa hak erfpacht

173