Page 242 - Perspektif Agraria Kritis

Bagian VI. UUPA Sebagai Kerangka Normatif

• Perjanjian sewa tanah tidak boleh disertai syarat-syarat
yang mengandung unsur-unsur pemerasan (Pasal 44
ayat (3)).
• Hak-hak yang sifatnya sementara (hak gadai, hak usaha
bagi hasil, hak menumpang, hak sewa tanah pertanian)
dibatasi dan diusahakan hapus dalam waktu singkat (Pasal
53 ayat (1)).
Prinsip kebijakan kelima ini memiliki signifikansi
sebagai panduan operasional bagi komponen pembaruan tata
pengurusan agraria yang ketiga, yakni “merombak hubungan
produksi dan distribusi surplus yang tidak adil”.

Prinsip Produktivitas

Prinsip kebijakan keenam bertujuan untuk memelihara
dan meningkatkan kesuburan tanah serta mencegah sumber-
sumber agraria dari kerusakan. Ketentuan dalam UUPA yang
berkaitan dengan prinsip ini di antaranya adalah:

• Usaha-usaha di lapangan agraria diatur sedemikian rupa
agar produksi dapat ditingkatkan (Pasal 13 ayat (1)).
• Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya
dan sifat daripada haknya (Penjelasan Umum II butir (4)).
• Dibuat rencana umum persediaan, peruntukan dan
penggunaan SSA untuk keperluan pengembangan
pertanian, peternakan dan perikanan (Pasal 14 ayat (1)
huruf d). Perencanaan ini tidak saja bermaksud
menyediakan tanah untuk pertanian, peternakan dan
perikanan, tetapi juga ditujukan untuk memajukannya
(Penjelasan Pasal 14).
• Berhubung dengan fungsi sosialnya, tanah harus
dipelihara baik-baik, ditingkatkan kesuburannya dan
dicegah kerusakannya. Hal ini menjadi kewajiban tiap-
tiap orang, badan hukum dan instansi yang mempunyai
hubungan dengan tanah (Pasal 15).

177