Page 244 - Perspektif Agraria Kritis

Bagian VI. UUPA Sebagai Kerangka Normatif

pengembangan industri, transmigrasi dan pertambangan
(Pasal 14 ayat (1)).
• Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (Pasal 6).
• Berhubung dengan fungsi sosialnya, tanah harus
dipelihara baik-baik, ditingkatkan kesuburannya dan
dicegah kerusakannya. Hal ini menjadi kewajiban tiap-
tiap orang, badan hukum dan instansi yang mempunyai
hubungan dengan tanah (Pasal 15).
• Diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung
dalam SSA (Pasal 8).
• Hak atas tanah dapat dicabut dengan ganti kerugian
apabila diperlukan untuk kepentingan umum serta
kepentingan bersama dari rakyat (Pasal 18).
Prinsip kebijakan yang ketujuh ini juga memiliki
signifikansi sebagai panduan operasional bagi komponen
pembaruan tata pengurusan agraria yang terakhir, yaitu:
“penataan ruang dan pendayagunaan sumber-sumber agraria
yang lebih menjamin produktivitas dan keberlanjutan”.

Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kebijakan yang kedelapan bertujuan untuk
mengupayakan peningkatan kemakmuran rakyat dalam
usaha-usaha di lapangan agraria. Beberapa ketentuan dalam
UUPA yang berkaitan dengan prinsip ini di antaranya adalah
sebagai berikut:

• Sumber-sumber agraria (SSA) beserta segenap kekayaan
alam yang dikandungnya dipergunakan untuk mencapai
sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 2 ayat (3)).
• Usaha-usaha di lapangan agraria diatur sedemikian rupa
sehingga meningkatkan kemakmuran rakyat serta
menjamin bagi setiap warganegara derajat hidup
yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi
dirinya sendiri maupun keluarganya (Pasal 13 ayat (1)).

179