Page 243 - Perspektif Agraria Kritis

Perspektif Agraria Kritis

• Hak milik hapus apabila tanahnya diterlantarkan atau
musnah (Pasal 27). Demikian juga dengan hak guna usaha
(Pasal 34) dan hak guna bangunan (Pasal 40).
• Penetapan batas minimum dan maksimum tanah yang
boleh dipunyai/dikuasai dibarengi pula dengan pemberian
kredit, bibit dan bantuan-bantuan lainnya dengan
syarat-syarat yang ringan, sehingga pemiliknya tidak akan
terpaksa bekerja dalam bidang lain, dengan menyerahkan
penguasaan tanahnya kepada orang lain (Penjelasan
Umum II butir (7)).

Prinsip kebijakan keenam ini memiliki signifikansi
sebagai panduan operasional bagi komponen pembaruan tata
pengurusan agraria yang keempat (terakhir), yaitu: “penataan
ruang dan pendayagunaan sumber-sumber agraria yang lebih
menjamin produktivitas dan keberlanjutan”.

Prinsip Keberlanjutan

Prinsip kebijakan yang ketujuh bertujuan untuk
menjamin keberlanjutan alam melalui peruntukan,
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber-sumber
agraria. Beberapa ketentuan dalam UUPA yang berkaitan
dengan prinsip ini di antaranya adalah sebagai berikut:

• Hak menguasai dari negara memberi wewenang negara
untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
penggunaan, persediaan dan pemeliharaan SSA (Pasal
2 ayat (2) huruf a).
• Disusun rencana umum persediaan, peruntukan dan
penggunaan SSA serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya untuk berbagai tujuan, seperti untuk keperluan
negara, peribadatan, pusat kegiatan masyarakat, sosial,
kebudayaan dan kesejahteraan, pengembangan produksi
pertanian, peternakan dan perikanan, serta

178