Page 240 - Perspektif Agraria Kritis

Bagian VI. UUPA Sebagai Kerangka Normatif

maupun bersama serta badan hukum (Pasal 4 ayat (1);
Pasal 16 ayat (1)); demikian pula ditentukan macam-
macam hak atas SSA yang lain (Pasal 4 ayat (3); Pasal 16
ayat (2)).
• Kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, baik laki-
laki atau perempuan, untuk memperoleh hak atas tanah
(Pasal 9 ayat (2)).
• Tiap-tiap warganegara Indonesia memiliki hak untuk
membuka tanah dan memungut hasil hutan (Pasal 46
ayat (1)).
• Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan
diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 47), demikian
pula hak guna ruang angkasa (Pasal 48)
• Asas yang menjadi dasar land reform ialah: “Tanah
pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif
oleh pemiliknya sendiri” (Penjelasan Umum II butir (7)).
• Diatur luas minimum tanah yang boleh dipunyai atau
dikuasai oleh suatu keluarga atau badan hukum (Pasal 17
ayat (1)). Tercapainya batas minimum ini dilaksanakan
secara berangsur-angsur (Pasal 17 ayat (4)).
• Penetapan batas minimum tidak berarti orang yang
mempunyai tanah kurang dari batas itu akan dipaksa
melepaskan tanahnya, tetapi dimaksudkan terutama
untuk mencegah pemecahbelahan tanah lebih lanjut.
Di samping itu akan dilakukan usaha-usaha seperti
transmigrasi, pembukaan tanah besar-besaran di luar Jawa
dan industrialisasi agar batas minimum tersebut dapat
dicapai secara berangsur-angsur (Penjelasan Pasal 17).
• Tanah kelebihan dari batas maksimum yang diganti rugi
oleh negara dibagikan kepada rakyat (Pasal 17 ayat (3)).
Prinsip yang keempat ini juga merupakan panduan
operasional bagi komponen pembaruan tata pengurusan
agraria yang kedua, yakni “mengoreksi ketimpangan

175