Page 237 - Perspektif Agraria Kritis

Perspektif Agraria Kritis

• Ketentuan-ketentuan hukum adat mengenai hak-hak
atas tanah yang mirip dengan hak milik tetap berlaku
selama belum ada ketentuan yang berbeda dalam UU
mengenai hak milik (Pasal 56).
• Hak eigendom yang dimiliki warga negara Indonesia
menjadi hak milik (Ketentuan Konversi Pasal I ayat (1));
juga hak-hak atas tanah yang mirip hak milik dengan nama
apapun juga (Ketentuan Konversi Pasal II ayat (1)).
• Hak-hak atas tanah yang mirip hak pakai dengan nama
apapun juga menjadi hak pakai (Ketentuan Konversi Pasal
VI).
• Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap
menjadi hak milik (Ketentuan Konversi Pasal VII ayat (1)),
sementara yang bersifat tidak tetap menjadi hak pakai
(Ketentuan Konversi Pasal VII ayat (2)).
Signifikansi prinsip kedua ini adalah sebagai panduan
operasional bagi komponen pembaruan tata pengurusan
agraria yang pertama, yakni “menguatkan, merekognisi dan
melindungi penguasaan dan pemilikan sumber-sumber
agraria yang sudah di tangan rakyat”.

Prinsip Anti-Monopoli dan Anti-Akumulasi
Prinsip ketiga bertujuan untuk mencegah penguasaan
dan pemilikan sumber-sumber agraria secara berlebihan.
Beberapa ketentuan dalam UUPA yang terkait dengan prinsip ini
di antaranya adalah sebagai berikut:
• Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas
tidak diperkenankan (Pasal 7)
• Tanah pertanian pada asasnya wajib dikerjakan dan
diusahakan sendiri secara aktif oleh orang atau badan
hukum yang memilikinya (Pasal 10 ayat (1)).
• Agar tujuan “sebesar-besar kemakmuran rakyat” dapat
tercapai, diatur hubungan hukum antara orang dan badan

172