Page 233 - Perspektif Agraria Kritis

Perspektif Agraria Kritis

makmur” dalam relasi-relasi internalnya dengan segenap
rakyat Indonesia.

UUPA SEBAGAI PRINSIP KEBIJAKAN

Selain panduan umum seperti yang diuraikan di atas,
UUPA juga mencakup sejumlah ketentuan yang memberikan
panduan lebih operasional dalam bentuk sejumlah prinsip
kebijakan. Pembacaan secara cermat atas pasal-pasal UUPA
mendorong penulis untuk merumuskan setidaknya sembilan
prinsip kebijakan yang amat relevan dengan pembaruan tata
pengurusan agraria.
Dalam Tabel 11.1 di bawah ini penulis menyajikan
sembilan prinsip kebijakan ini dan kaitannya dengan empat
komponen pembaruan tata pengurusan agraria.

Tabel 11.1. Signifikansi Sembilan Prinsip Kebijakan
dalam UUPA pada Empat Komponen Pembaruan
Tata Pengurusan Agraria

Komponen Pembaruan
Prinsip-prinsip Kebijakan
dalam UU Pokok Agraria (UUPA) 1 2 3 4
1. Prinsip kebangsaan
(nasionalisme) ✓✓ ✓
2. Prinsip kepastian dan ✓✓
perlindungan hukum
3. Prinsip anti-monopoli dan anti- ✓✓
akumulasi
4. Prinsip distribusi dan
redistribusi ✓✓
5. Prinsip anti-pemerasan ✓✓

6. Prinsip produktivitas ✓✓
7. Prinsip keberlanjutan ✓✓
8. Prinsip kesejahteraan ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓
9. Prinsip afirmasi ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓

168