Page 236 - Perspektif Agraria Kritis

Bagian VI. UUPA Sebagai Kerangka Normatif

• Warga negara Indonesia memiliki hak untuk membuka
tanah dan memungut hasil hutan (Pasal 46 ayat (1)).
Memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya
memperoleh hak milik atas tanah itu (Pasal 46 ayat (2)).
• Diatur hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan
ikan (Pasal 47), demikian pula hak guna ruang angkasa
(Pasal 48).
• Perlindungan hukum diberikan pada golongan rakyat
yang memiliki keperluan hukum berbeda serta kepada
golongan ekonomi lemah (Pasal 11), seperti rakyat kota
dan pedesaan yang miskin (Penjelasan Umum III butir
(2)).
• Ganti kerugian diberikan pada tanah-tanah kelebihan
maksimum yang diambil pemerintah (Pasal 17 ayat (3));
juga pada tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah
untuk kepentingan umum serta kepentingan bersama dari
rakyat (Pasal 18).
• Pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian
hukum (Pasal 19). Pendaftaran harus dilakukan pada
peralihan hak milik, pada hapusnya hak milik, dan pada
pembebanannya dengan hak-hak lain (Pasal 23).
• Hak milik adalah hak paling kuat (Pasal 20). Hak milik
dapat terjadi karena ketentuan hukum adat (Pasal 22 ayat
(1)), penetapan pemerintah atau ketentuan undang-undang
(Pasal 22 ayat (2)). Hak milik dapat beralih ataupun
dialihkan (Pasal 20 ayat (2)).
• Badan-badan keagamaan dan sosial dapat memiliki tanah
yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang
keagamaan dan sosial baik dalam bentuk hak milik
(Pasal 49 ayat (1)) atau hak pakai (Pasal 49 ayat (2)).
• Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan
Peraturan Pemerintah (Pasal 49 ayat (3)).

171