Page 235 - Perspektif Agraria Kritis

Perspektif Agraria Kritis

• Warga negara asing wajib melepaskan hak milik, jika
tidak bersedia maka hak tersebut hapus dan tanahnya
jatuh pada negara (Pasal 21 ayat (3)); transaksi kepada
warga negara asing batal demi hukum dan tanahnya jatuh
pada negara (Pasal 26 ayat (2)).

Signifikansi prinsip kebangsaan ini terutama sebagai
panduan operasional bagi komponen pertama pembaruan tata
pengurusan agraria, yakni “menguatkan, merekognisi dan
melindungi penguasaan dan pemilikan sumber-sumber
agraria yang sudah di tangan rakyat”. Meskipun demikian,
dalam kadar yang lebih rendah, prinsip ini juga memiliki
signifikansi pada komponen yang kedua.

Prinsip Kepastian dan Perlindungan Hukum
Prinsip kebijakan yang kedua ini bertujuan untuk
memberi kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak
rakyat atas sumber-sumber agraria. Beberapa ketentuan dalam
UUPA yang berkaitan dengan prinsip ini di antaranya adalah
sebagai berikut:
• Hak menguasai dari negara dapat dikuasakan kepada
masyarakat hukum adat (Pasal 2 ayat (4)); hukum
agraria adalah hukum adat (Pasal 5).
• Ditentukan macam-macam hak atas tanah yang dapat
diberikan kepada dan dipunyai oleh orang secara sendiri
maupun bersama serta badan hukum (Pasal 4 ayat (1);
Pasal 16 ayat (1)) yang bisa digunakan untuk kepentingan
yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu
(Pasal 4 ayat (2)); demikian pula ditentukan macam-
macam hak atas SSA yang lain (Pasal 4 ayat (3); Pasal 16
ayat (2)).
• Kesempatan yang sama bagi setiap warga negara, laki-
laki atau perempuan, untuk memperoleh hak atas tanah
(Pasal 9 ayat (2)).

170