Page 245 - Perspektif Agraria Kritis

Perspektif Agraria Kritis

• Penetapan batas minimum dan maksimum tanah yang
boleh dipunyai/dikuasai dibarengi dengan pemberian
kredit, bibit dan bantuan-bantuan lain dengan syarat-
syarat ringan, sehingga pemiliknya tidak akan terpaksa
bekerja dalam bidang lain, dengan menyerahkan
penguasaan tanahnya kepada orang lain (Penjelasan
Umum II butir (7)).
• Disusun rencana umum persediaan, peruntukan dan
penggunaan SSA serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya untuk berbagai tujuan, seperti untuk pusat
kegiatan masyarakat, sosial, kebudayaan dan
kesejahteraan (Pasal 14 ayat (1)).
Prinsip kebijakan kedelapan ini menjadi panduan
operasional normatif bagi semua komponen pembaruan tata
pengurusan agraria.

Prinsip Afirmasi

Prinsip kebijakan yang kesembilan bertujuan untuk
melindungi golongan ekonomi lemah. Beberapa ketentuan
dalam UUPA yang berkaitan dengan prinsip terakhir ini di
antaranya adalah sebagai berikut:

• Perlindungan hukum diberikan kepada golongan rakyat
yang mempunyai keperluan hukum berbeda serta
kepada golongan ekonomi lemah (Pasal 11), seperti
rakyat kota dan pedesaan yang miskin (Penjelasan
Umum III butir (2)).
• Golongan ekonomi lemah bisa berasal dari warganegara
asli maupun warganegara keturunan asing (Penjelasan
Pasal 11).
• Pihak yang ekonomis lemah diperhatikan dalam
kewajiban memelihara tanah, menambah kesuburannya
dan mencegah kerusakannya (Pasal 15).

180