Page 246 - Perspektif Agraria Kritis

Bagian VI. UUPA Sebagai Kerangka Normatif

• Rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya
pendaftaran tanah (Pasal 19 ayat (3)).
• Dilakukan pengawasan terhadap peralihan hak milik
melalui berbagai jenis transaksi (Pasal 26 ayat (1)) dalam
rangka melindungi golongan ekonomi lemah
(Penjelasan Umum II butir (6)).

Sebagaimana halnya prinsip kebijakan kedelapan,
prinsip yang terakhir ini juga menjadi panduan operasional
2
bagi semua komponen pembaruan tata pengurusan agraria.

PENUTUP

Demikianlah, buku ini dipungkasi dengan konstruksi
kerangka normatif UUPA untuk mewujudkan pembaruan tata
pengurusan agraria. Kerangka normatif ini berfungsi sebagai
panduan umum maupun pedoman operasional dalam
pengembangan kebijakan, program atau upaya pembaruan
apa pun yang terkait dengan agraria.
Uraian semacam ini melengkapi pembahasan pada
bab-bab sebelumnya di mana telah ditawarkan sejumlah
kerangka maupun parameter untuk penyelesaian berbagai
persoalan agraria, namun kesemuanya itu dikonstruksikan
secara teoritis (deduktif) maupun empiris (induktif). Melalui
pemaduan kerangka normatif UUPA pada konstruksi teoritis
dan induktif tersebut, penulis berharap bahwa “perspektif
agraria kritis” dapat memberikan cara pandang yang lebih
komprehensif, baik dalam mengkritisi berbagai persoalan dan
kebijakan agraria maupun dalam mengupayakan langkah-
langkah penyelesaiannya. []

2 Terkait prinsip afirmasi ini, perlu dicatat bahwa pada dasarnya kedelapan
prinsip sebelumnya (khususnya prinsip kedua hingga kelima serta prinsip
kedelapan) juga menegaskan keberpihakan yang kuat kepada golongan
ekonomi lemah di hadapan golongan ekonomi kaya.

181