Page 264 - Perspektif Agraria Kritis

Indeks

B. Indeks Subjek

Aceh Adat
absennya diskusi isu agraria di desa — 71, 88
— 93-94, 103 elite — 22
Danrem Liliwangsa, hak-hak — 36, 167n1
Lhokseumawe — 104 hukum — liii, 169, 170, 171, 172
dinamika konflik di — Lihat: hutan — 53, 88, 89
konflik Aceh komunitas/masyarakat —
dinamika perdamaian di — xxxvii, 17, 87. Lihat juga:
Lihat: perdamaian Aceh adat, masyarakat hukum
Gubernur — 100, 103, 104 marjinalisasi hak-hak —
Gubernur Militer — 98, 106 126n2
kebijakan Pemerintah Pusat di masyarakat hukum — 88, 126,
— 94, 96-99, 105, 106 167, 167n1, 169, 170
korupsi di — 101, 104, 105, 108 organisasi — 88, 87
otonomi khusus — 97, 99, 107 pemerintahan — 87
Pangdam Iskandar Muda — revitalisasi — 87
104 sistem — 87
Pemerintah — 93, 97, 99, 103, tanah — 22
104,106, 107 ulayat — 87, 88
pemilihan kepala daerah UUD 1945 mengenai
(pilkada) di — 104, 105, masyarakat hukum —
107, 108 167n1. Lihat juga: UUPA,
pemilihan legislatif (pileg) di kedudukan masyarakat
— 107, 108 hukum adat dalam
perubahan/dinamika sosial di wilayah — Lihat: adat, ulayat
— 3, 40, 161 — istiadat (tradisi) 34, 127
Polda — 104 Afirmasi
rasionalisasi tentara Divisi X di prinsip — 168, 180-181, 181n2
— 98 — dalam ijtihad agraria
rezim PUSA di — 97-98, 106- Nahdlatul Ulama 115
107, 108
rezim uleebalang di — 96, 97, Afrika
105 akademisi — 29n5
rezim Zaini-Muzakir di — 108 diskursus good governance di
Serambi Mekah 95, 96, 106 — 29n5
siklus elite — 96-97, 105-106 Agraria
— Besar 105 diferensiasi — xlv, 4, 5, 58, 73
— Tengah 98
gerakan — xli, 152

199