Page 55 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

James (dalam Santika, 2021), yang menyatakan terdapat tiga tujuan (objectives) dari

pembentukan suatu konstitusi, yakni:
1. Untuk membangun dan mempertahankan kerangka pemerintah di mana pekerjaan

negara dapat dilaksanakan secara efisien pada tujuan seperti kerangka pemerintah

berada di satu sisi untuk mengasosiasikan masyarakat dengan pemerintah dan di
sisi lain, untuk menjaga ketertiban umum, untuk menghindari keputusan terburu-

buru dan untuk mempertahankan kelangsungan ditoleransi kebijakan.

2. Untuk memberikan keamanan karena hak-hak dari perseorangan warga negara
sebagai pribadi, properti, dan pendapat, sehingga ia tidak perlu takut dari eksekutif

tirani.
3. Untuk memegang negara bersama-sama, tidak hanya untuk mencegah gangguan

oleh pemberontakan atau pemisahan diri dari bagian bangsa, tetapi untuk

memperkuat kekompakan negara dengan menciptakan mesin yang baik untuk
menghubungkan bagian-bagian terpencil dengan pusat, dan dengan motif menarik

bagi setiap kepentingan dan sentimen, yang semua bagian penduduk menginginkan

untuk tetap bersatu di bawah pemerintahan.

Menurut C.F Strong (dalam Santika, 2021) tujuan singkat dari konstitusi, yaitu
membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak yang

diperintah, dan menentapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Di bawah ini

merupakan penjelasan masing-masing tujuan konstitusi tersebut.
1. Membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah

Konstitusi merupakan alat yang efektif dan fungsional untuk membatasi tindakan

pemerintah supaya tidak menjurus menjadi sewenang-wenang. Dalam konteks
pentingnya konstitusi sebagai pemberi batas kekuasaan tersebut, Kusnardi menjelaskan

bahwa konstitusi dilihat dari fungsinya terbagi ke dalam dua 2 bagian, yakni membagi

kekuasaan dalam negara, dan membatasi kekuasaan pemerintahan atau penguasa
dalam negera. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa bagi mereka yang memandang negara

dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi

dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana
kekuasaan dibagi diantara beberapa lembaga kenegaraan, seperti antara lembaga

legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lahirnya ide pembatasan kekuasaan itu tidak terlepas
dari pengalaman penumpukan semua cabang kekuasaan negara dalam tangan satu

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 46