Page 58 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

berkonstitusi. Menurut J. Barent (dalam Anggyamurni et al., 2020), ada 3 tujuan negara

yaitu (i) untuk memelihara ketertiban dan ketenteraman, (ii) mempertahankan
kekuasaan, (iii) mengurus hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan umum.

Sedangkan Maurice (dalam Anggyamurni et al., 2020) menyatakan bahwa tujuan

konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan antara (i) ketertiban, (ii) kekuasaan,
dan (iii) kebebasan. Kebebasan individu warga negara harus dijamin, tetapi kekuasaan

negara juga harus berdiri tegak, sehingga tercipta tertib bermasyarakat dan bernegara.

Ketertiban itu sendiri terwujud apabila dipertahankan oleh kekuasaan yang efektif dan
kebebasan warga negara tetap tidak terganggu.

Adapula yang menyatakan tujuan konstitusi yaitu:
a. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang maksudnya

tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik

dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat
banyak.

b. Melindungi Ham maksudnya setiap penguasa berhak menghormati Ham orang lain

dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakanhaknya.
c. Pedoman penyelengaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi

negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.
Berdasarkan Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan Konstitusi untuk

menjamin kehidupan dan perlindungan HAM, sebagai pedoman penyelenggaraan

negara dan membatasi kekuasaan penguasa yang semuanya itu merupakan satu hal
yang wajib untuk diwujudkan.

C. Konstitusi Indonesia
a) Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia
Undang-Undang Dasar yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia adalah UUD

1945 (sebelum perubahan), Konstitusi RIS, UUDS RI, UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (selanjutnya ditulis dengan UUD 1945 sesudah perubahan). Beberapa
Undang-Undang Dasar yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, telah terjadi

tiga kali pergantian konstitusi, yaitu dari UUD 1945 diganti dengan Konstitusi RIS,

Konstitusi RIS diganti dengan UUDS RI, dan terakhir adalah UUDS RI diganti dengan
UUD 1945 (sebelum perubahan) melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sedangkan

perubahan konstitusi terjadi satu kali, yaitu dengan diubahnya UUD 1945 dalam 4

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 49