Page 56 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

orang, sehingga mengundang munculnya kekuasaan yang mutlak/absolut. Dengan

demikian, pada dasarnya tujuan utama dari pemisahan atau pembagian kekuasaan
(separation or distribution of power) adalah untuk mencegah terjadi pemusatan

kekuasaan di satu tangan yang akan menimbulkan penyelenggaraan pemerintahan yang

absolut atau sewenang-wenang. Melalui ketentuannya, secara konstitusional UUD 1945
juga melakukan pembatasan kekuasaan dengan membagi cabang kekuasaan negara

kepada lembaga-lembaga negara, seperti lembaga legislatif (BAB VII UUD 1945 tentang

DPR), lembaga eksekutif (BAB II UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara),
dan lembaga yudikatif (BAB IX UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman).

2. Menjamin hak-hak yang diperintah

Di sini konstitusi menjamin hak-hak warga negara, sehingga pemerintah tidak boleh

mengurangi apalagi menghapus hak tersebut. Hak-hak yang ditetapkan dan dijamin
dalam konstitusi adalah hak konstitusional. Apalagi negara melalui konstitusinya

mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, termasuk hak asasi

manusia masing-masing individu yang berada di dalam wilayahnya tersebut. Adanya
jaminan perlindungan hak asasi manusia di dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi

bermakna bahwa siapapun,termasuk negara dan peraturan perundang-undangan
lainnya dilarang melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Sebaliknya konstitusi membebankan kewajiban legal-formal kepada pemerintah

untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia tidak hanya kepada warganya
tetapi juga bagi setiap orang yang berada dibawah kekuasaannya. Wujud jaminan UUD

1945 terhadap hak-hak yang diperintah dituangkan secara konseptual melalui

pengakuan akan fundamentalnya hak asasi manusia. Pengaturan hak asasi manusia
dalam UUD 1945 dapat dilihat dalam Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal

28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal28G, Pasal 28H, Pasal 28I dan Pasal 28J.

3. Menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat

Setiap lembaga negara dalam konstitusi telah ditentukan kekuasaannya masing-

masing. Dalam kekuasaan lembaga negara tersebut terkandung pengertian, bahwa
suatu lembaga memiliki kedaulatan dalam menjalankan kekuasaannya itu. Tetapi

dibalik itu sebenarnya terdapat pengertian menyangkut pentingnya pembatasan
terhadap kekuasaan. Pembatasan diperlukan agar kekuasaannya tidak dijalankan

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 47