Page 60 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN
P. 60

pada hari ulang tahun Tenno Heika, dikeluarkan Maklumat Gunseikan Nomor 23

                     tentang  pembentukan  badan  untuk  menyelidiki  usaha-usaha  kemerdekaan
                     (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai). Pada saat itu, belum dipergunakan istilah Indonesia,

                     akan  tetapi  Hindia  Timur,  atau  To  Indo,  sehingga  penulis  menggunakan  istilah

                     BPUPK dan bukan BPUPKI. BPUPK mengadakan  2 (dua) kali sidang resmi, yang
                     dipimpin  oleh  Ketua  BPUPK,  Dr.  Radjiman  Wedyodiningrat,  1  (satu)  kali  sidang

                     tidak resmi dipimpin oleh anggota BPUPK, Ir. Soekarno, dan keseluruhan sidang

                     dilaksanakan di Jakarta. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Mei
                     hingga  1  Juni  1945  membahas  dasar  negara.  Sidang  resmi  kedua  diadakan  10

                     hingga  17  Juli  1945,  membahas  wilayah  negara,  kewarganegaraan,  rancangan
                     UUD, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran Sidang tidak

                     resmi berlangsung antara masa reses sidang resmi pertama dan kedua membahas

                     rancangan Pembukaan UUD. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu
                     Zyunbi  Iinkai)  dibentuk  Jepang  pada  tanggal  7  Agustus  1945  berdasarkan

                     pengumuman  Marsekal  Terauchi,  Panglima  Besar  Nampo-Gun  (Bala  tentara  Dai

                     Nippon di seluruh daerah selatan), yaitu:
                          Sesuai  dengan  usaha-usaha  dan  kesucian  daripada  penduduk  Indonesia,

                     maka Panglima Daerah Selatan menegaskan persetujuannya tentang pembentukan
                     Panitia  Persiapan  kemerdekaan  Indonesia  pada  pertengahan  Agustus  1945.

                     Panitia tersebut akan mempercepat segala usaha-usaha yang berhubungan dengan

                     persiapan  yang  penghabisan  guna  pembentukan  pemerintah  Indonesia
                     Merdeka.Pada  tanggal  8  Agustus  1945,  Sukarno,  Hatta,  dan  Radjiman  dipanggil

                     oleh Jendral Terauchi ke Dalat, yang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan

                     kepada  Indonesia  pada  tanggal  24  Agustus  1945.  PPKI  dijadwalkan  akan  mulai
                     bersidang pada tanggal 19 Agustus 1945 dan pada hari Minggu di antara kedua

                     tanggal tersebut dibicarakan dan disahkan UUD yang telah disusun oleh BPUPK.

                          Rombongan Sukarno, Hatta dan Radjiman tiba di Indonesia pada tanggal 14
                     Agustus 1945, dan keesokannya menghadap Laksamana Maeda untuk memastikan

                     berita akan kekalahan Jepang, akan tetapi tidak mendapat jawaban yang pasti. Hal

                     tersebut  menyebabkan  Soekarno  tidak  mempercayai  ketika  golongan  pemuda
                     mendatanginya pada malam hari tanggal 15 Agustus 1945, dan tetap berpegang

                     pada  janji  Jepang  yang  akan  memerdekakan  Indonesia  dalam  waktu  singkat,





                                                                             BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 51
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65