Page 64 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

Berdasarkan Bab II hingga Bab VII, UUD 1945 merupakan konstitusi sistem

pemerintahan semi presidensial, sebab terdapat kriteria sistem pemerintahan
parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Dalam UUD 1945,

karakteristik sistem pemerintahan presidensial lebih dominan, sehingga yang

digunakan dalam UUD 1945 RIS adalah Sistem Pemerintahan Semi Presidensial.
Karakteristik sistem pemerintahan presidensial lainnya dalam UUD 1945 selain

yang dikemukakan oleh Soepomo dan Soekiman yang kemudian diatur dalam

UUD 1945, adalah bahwa kekuasaan membentuk undang-undang dipegang oleh
Presiden, dengan persetujuan DPR, berbagai kewenangan Presiden sebagai

kepala pemerintahan dan kepala negara.
2
Disimpulkan bahwa undang-undang di sahkan pada tanggal 18 Agustus 1945

oleh PPKI. Undang-undang periode 18 Agustus 1945 menganut sistem

presidensial tetapi di karenakan negara Indonesia baru saja terbentuk,maka
tidak semua urusan dapat dilakukan menurut konstitusi karena bisa terlihat

bahwa undang-undang dasar belum di tegakkan secara konsisten di sistem

ketatanegaraan.

2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat Periode 27 Desember 1949 sampai
dengan 17 Agustus 1950

Konstitusi RIS merupakan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh bangsa

Indonesia, sebagaimana kesepakatan antara RI dengan pemerintah Belanda
berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Persetujuan Linggarjati. Penyusunan konstitusi RIS

hanya dilakukan RI dan BFO, yang pembahasan bersama antara keduanya telah

dimulai sejak Konferensi Inter Indonesia (KII), dan dilanjutkan ketika
perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB), ketika pada tanggal 29 Oktober

1949 naskah konstitusi RIS rampung dan diparaf di Scheveningen oleh RI dan

wakil-wakil BFO yang hadir dalam KMB.
Dalam rapat pleno KNIP tanggal 5 Desember 1949, Presiden Sukarno

menyampaikan pidato pembukaannya, yang meminta agar putusan sidang KNIP

adalah menerima atau tidak hasil-hasil KMB; akan tetapi jika hasil KMB ditolak,
maka Presiden menyatakan dengan tegas bahwa beliau tidak dapat mengetahui

apa yang akan terjadi. RUU hasil KIMB usulan pemerintah akhirnya di ratifikasi

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 55