Page 67 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

mengemukakan bahwa gerakan rakyat untuk kembali menjadi satu dalam Negara

Kesatuan RI semakin lama semakin besar. Menguatnya dorongan menuju ke Negara
Kesatuan Republik Indonesia ditanggapi positif oleh parlemen, dimana pada tanggal

2 Maret 1950, DPR menyetujui Usul Mosi Gabungan dari 60 anggota tentang

penggabungan berbagai daerah kepada Republik Indonesia, sedangkan Senat pada
bulan yang sama membentuk panitia penyusunan rancangan UUD Negara Kesatuan,

yang hasilnya disampaikan ke Pemerintah pada 22 Mei 1950.

Mosi lainnya yang penting berkaitan dengan keinginan untuk kembali ke Negara
Kesatuan, adalah Mosi Integral Mohammad Natsir tentang Pembentukan Negara

Kesatuan yang disampaikan pada tanggal 3 April 1950, dan disetujui secara
aklamasi oleh DPR RIS pada tanggal 15 April 1950. Mosi ini penting, karena Natsir

memberikan pemikiran agar semua negara bagian meleburkan diri ke dalam negara

baru bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hingga bulan Mei 1950, hanya tinggal 2 daerah bagian selain RI, yaitu Negara

Sumatera Timur dan Negara Indonesia Timur Dalam konferensi yang diadakan pada

tanggal 3 Mei tahun 1950, Mohammad Hatta, Presiden Sukawati (NIT), dan Dr.
Mansur (Negara Sumatera Timur) mencapai persetujuan untuk membentuk negara

Kesatuan. Setelah mendapat kuasa dari kedua negara bagian tersebut maka
Pemerintah RIS mengadakan perundingan dengan Pemerintah RI. Dalam rapat

delegasi RIS dan delegasi RI tanggal 19 Mei 1950, diajukan konsepsi yang telah

dibuat secara internal oleh masing-masing delegasi.
UUD Sementara terdiri dari Mukaddimah dan Batang Tubuh, dimana

Mukaddimah mengandung cita-cita luhur dan pokok-pokok pikiran tentang dasar

dan sifat-sifatnya negara Indonesia yang hendak dibentuk. Dasar negara yang
termuat dalam Mukadimah UUDS RI adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa,

perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Cita-cita luhur

dalam Mukadimah Konstitusi RIS, adalah untuk mewujudkan kebahagiaan,
kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara.

Mukaddimah juga memuat manifesto dan pengakuan keyakinan dari bangsa

Indonesia, bahwa negara RI sudah merdeka dan kemerdekaan adalah hak segala
bangsa, sehingga penjajahan harus dihapuskan.

Batang tubuh Konstitusi RIS, terdiri dari 6 bab dan 147 pasal, di mana dalam bab
terdiri dari bagian-bagian. Bab I tentang Negara Republik Indonesia, terdiri atas

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 58