Page 72 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

suatu konstitusi jelas terlihat. Di samping itu, penerimaan rakyat terhadap aturan

dasar tidak tertulis, kemungkinan besar karena manfaat yang dibawanya. Rakyat
memahami, bahwa aturan dasar tidak tertulis mampu menutupi celah konstitusi

tertulis yang kenyataannya dapat menghambat negara dalam menjalankan tugas

dan kewajibannya.
Aturan dasar tidak tertulis melalui praktek ketatanegaraan dalam lintasan

sejarahnya terbukti menjadi solusi atas kekurangan konstitusi tertulis. Dengan

demikian, aturan dasar tidak tertulis memiliki peran yang tidak kalah
fundamentalnya dengan konstitusi tertulis. Fundamentalnya konvensi

ketatanegaraan karena fungsinya sebagai sarana mempermudah pemerintahan
dalam merealisasikan tujuan negara. Termasuk juga membantu pemerintahan

dalam mengantisipasi, menangkal, dan menghadapi efek negatif dari cepatnya

dinamika perubahan yang terjadi dalam kehidupan bernegara.

2) Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Kaku

a) Konstitusi Fleksibel
Konstitusi disebut fleksibel bila tata cara atau mekanisme dalam

melangsungkan perubahan konstitusi sangat mudah. Bahkan saking mudahnya,
perubahan konstitusi cukup dijalankan dengan sebuah instrumen hukum yang

berbentuk undang-undang. Konstitusi yang lentur karena dianggap sebagai

konstitusi yang, karena tidak ada proses khusus yang diperlukan bagi
amandemennya, mudah berubah, dan sering diubah. Pengaturan demikian

dimaksudkan supaya konstitusi sebagai puncak dinamika kehidupan berbangsa

dan bernegara tetapi dinamis atau tidak statis. Konstitusi fleksibel menghendaki
normanormanya mampu meladeni perubahan zaman. Konstitusi pun pada

gilirannya dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan mengkomodasi

berbagai aspirasi rakyat.
Konstitusi yang fleksibel tentunya membawa keuntungan tersendiri bagi

negara. Karena konstitusi fleksibel akan semakin memudahkan pemerintahan

dalam mengemban dan mengoperasionalkan tugas-tugasnya. Efek negatif yang
melekat pada konstitusi fleksibel yang di dalamnya membuka dan menyajikan

kemudahan bagi pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan
terhadapnya adalah menurunnya wibawa atau derajat konstitusi dihadapan

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 63